Air Mata di Hari Pengumuman Hasil UAN

Selasa (16/6) kemarin, kabar mengejutkan masuk melalui pesan singkat di hand phoneku. Intinya adik sepupuku tidak lulus Ujian Akhir Nasional (UAN).

Keterkejutan saya lantaran, adiku ini sudah sejak kelas II SMU telah menyatakan akan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi mengambil jurusan keperawatan.

Memang ketidaklulusan UAN bukanlah segala-galanya untuk menentukan masa depan siswa. Tapi saya khawatir ketidaklulusannya membuat dia terpukul mentalnya sehingga tidak lagi bersemangat untuk meraih cita-citanya.

Tidak cuma adikku yang dinyatakan gagal UAN. Temanku juga adiknya tidak lulus. Dan ada lagi ribuan siswa yang tidak lulus. Untuk mereka saya katakan jangan berkecil hati. UAN bukan segala-galanya.

UAN itu sendiri sesungguhnya masih kontroversi. Banyak kalangan yang menentangnya dengan alasan pemberlakuan standard kelulusan melalui UAN tidak mempedulikan ketidakmerataan fasilitas pendidikan di tanah air.

Sekolah-sekolah di daerah terpencil dengan fasilitas yang sangat minim disamakan standard kelulusannya dengan daerah perkotaan yang telah dilengkapi fasilitas pendidikan yang memadai. Ini tentu sebuah ketimpangan dalam dunia pendidikan kita. Seharusnya, aspek pemerataan fasilitas pendidikan harus dipenuhi dulu baru menerapkan standard nasional.

Yang menyedihkan tersiar kabar, motif kepentingan ekonomi turut melandasi adanya UAN ini. Artinay UAN menjadi proyek yang mendatangkan keuntungan ekonomis sehigga dipertahankan.

Boleh-boleh saja UAN diberlakukan. Tetapi jangan dijadikan patokan untuk menentukan kelulusan siswa. Biarkan UAN dijadikan sebagai sarana untuk memetakan kualitas pendidikan di berbagai daerah. Hasil pemetaan itu kemudian dijadikan rujukan mengambil kebijakan di bidang pendidikan.

Masyarakat berharap agar janji pasangan capres/cawapres Megawati/Prabowo untuk menhapus UAN bukanlah isapan jempol belaka, bukan hanya janji manis saat kampanye. Kalau kelak mereka terpilih kiranya janji itu terpenuhi.

Jadi Korban Iklan

Sabtu (13/6) saya menikmati perjalanan dengan bus Trans Jakarta. Dari Halte Matraman menuju Dukuh Atas dilanjutkan ke Pejaten-Pasar Minggu. Lalu lintas Jakarta cukup lengang membuat perjalanan lancar. Penumpang bus tidak banyak sehingga saya pun tidak berdiri seperti hari-hari biasanya.

Melintasi kawasan Kuningan mata terasa nikmat menyaksikan gedung-gedung tinggi. Jalan raya Rasuna Sahid pun tampak indah dengan kondisi jalan yang sepi dari kendaraan. Mata pun dengan leluasa memandang taman kota yang hijau oleh pohon-pohon.

Tetapi telinga saya yang agak terganggu. Setiap kali bis mau meninggalkan satu halte, petugas penjaga pintu bus memberikan perintah kepada sang sopir: Lanjut!!!

Kata perintah tersebut diucapkan dari halte ke halte. Mendegar itu, pikiran langsung tertuju ke Pasanan SBY-Boediono. Meski tidak ada "Kan"-nya, tetapi kata "Lanjut" kalau diucapkan dengan nada tegas, sudah langsung diasosiasikan dengan tag line SBY-Boediono,"Lanjutkan".

Tapi karena otak ini tak berhenti berpikir, saat mata saya menyaksikan tukang minta-minta diperempatan Mampang, dalam hati muncul pertanyaan, "Kemiskinan seperti yang dialami pengemis inikah yang mau dilanjutkan SBY-Boediono?"

Mengemis atau meminta-minta dilakukan oleh anak jalanan di Jakarta ditengah lalu lalangnya orang kaya. Bangsa ini pun kurang lebih demikian. Di tengah melimpahnya kekayaan alam negeri ini, pemerintahnya masih mengemis dana dari IMF, Bank Dunia untuk biaya pembangunan. Inikah yang mau dilanjutkan?

Oh..jangan.

Monolog Butet Bikin Demokrat Panas, Jangan Sensi Deh

Monolog Butet Kertarajasa dalam acara deklarasi damai ketiga pasangan capres/cawapres di Hotel Bidakara, Rabu malam (10/6) membuat orang-orang Demokrat berang.

"Kampanye damai adalah acara resmi KPU dan bukan seperti acara di Republik Mimpi. Butet jangan jadi burung Betet yang ngoceh seenaknya. Jangan sampai deklarasi damai justru menjadi arena penabuhan genderang perang,"komentar Alimuksin, Wakil Sekjen Wirakarya SOKSI.

"Jangan memanfatkan situasi untuk menusuk dari depan, karena acara kemarin itu damai, kalau acara kemarin itu buat saya tidak fair dan agak ganjil,"kata Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana.

"Kesenian parodi yang diluar kepatutan yang menampilkan sindiran, apalagi memperolok dengan cara meniru suara almarhum mantan presiden kita, sungguh diluar kepatutan,"komentar Hatta Rajasa, Ketua Tim Sukses Nasional SBY-Boediono.

Orang SBY memang pantas panas dengan kritikan Butet soal kondisi bangsa lima tahun terakhir itu. Dia antara lain mengkritik soal Ambalat, pesawat TNI, TKI, DPT, kebijakan ekonomi, sampai soal survei pesanan.

Butet tampil dengan gaya teatrikal disaksikan langsung oleh pasangan capres/cawapres.

Orang SBY seharusnya tidak perlu tersinggung dengan kritikan Butet. Selain karena ini negara demokrasi yang menganggab wajar adanya kritikan, juga karena apa yang disampaikan Butet adalah fakta. Semua rakyat sudah tahu bahwa itu semua bagian dari kegagalan pemerintahan SBY-JK dalam lima tahun ini.

Hendaknya kritikan Butet menjadi cambuk bagi ketiga pasangan capres/cawapres agar bila berkuasa nanti, jangan cuma mikir diri sendiri dan kelompok.

Survei Pesanan

Hasil survei lembaga survei memang harus dibaca dengan kritis. Jangan diterima begitu saja sebagai hasil karya intelektual yang objektif dan independen.

Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyebutkan bahwa pilpres hanya berlangsung satu putran. Tak tanggung-tanggung, menurutnya pasangan SBY-Boediono menang telak, dipilih 71 % responden.

Sedangkan hasil survei Lembaga Riset Indonesia (LRI) menyimpulkan pilpres akan berlangsung dua putaran karena elektabilitas ketiga pasangan capres/cawapres tidak jauh berbeda.

So, mau percaya yang mana? Nggak perlu percaya semuanya. Apalagi, ada sinyalemen masing-masing lembaga survei ini memiliki afiliasi politik ke pasangan tertentu.

Ini yang namanya pengkianatan kaum intelektual. Survei adalah adalah metodologi intelektual untuk mencari kebenaran. Tapi kalau, survei sudah dijadikan sarana untuk menggiring masyarakat memilih pasangan tertentu, ya itu namanya brabe. PET

Benar Pak Putu Kampanye Jangan Singgung SARA

Anggota KPU, I Gusti Putu Artha mengingatkan pasangan capres/cawapres dan tim suksesnya agar jangan menyinggung SARA dalam kampanye.

Pak Putu mengatakan itu di kantor KPU Jl Imam Bonjol,hari ini, Rabu (3/6). Pak Putu bilang tidak etis menyinggung soal SARA. Apalagi sudah ada normanya, dalam kampanye tidak boleh menyinggung soal agama dan etnis tertentu.

Jadi, dengar itu Pak Ruhut Sitompul jangan kau singgung soal etnis lagi ya.

Kata Pak Putu kampanye seharusnya memaparkan soal visi dan misi capres/cawapres bila berkuasa nanti.

Misalnya, soal ekonomi kerkayatan itu kayak apa, kalau Mega-Pro jadi presiden nanti.

Jadi,janganlah singgung soal istri pasangan capres/cawapres make jilbab kagak. Aduh...! Jangan deh. Negara ini bukan negara agama lho. Tapi negara beragama. ***PET

Bu Any Jangan Cuma TP Ya..

Bu Any - Istri Presiden Kita SBY yang sekarang nyapres lagi - memang jarang peke jilbab. Artinya, kesehariannya dia tidak pake jilbab, seperti istrinya Pak JK-wakil presiden kita yang sekarang nyapres juga.

Dalam beberapa acara belakangan ini Bu Any suka tampil dengan jilbab. Misalnya saja, saat menerima Tarbiyah Islamiyah di pendapa Cikeas, beberapa waktu lalu.

Ya, semoga saja Bu Any make jilbab bukan sekadar TP atau tebar pesona karena suaminnya nyapres. Karena jilbab itu sama seperti simbol-simbol agama lainnya sakral. Jangan digunakan sebagai marketing politik, ya. ***PET

Aneh Deh, Nggak Pake Jilbab Kok Dipersoalkan. "Emangnya ga ada ada masalah lain, apa?"

Lagi-lagi soal jilbab. PKS meminta istri SBY dan Boediyono mengenakan jilbab. Menjadi aneh karena permintaan itu dikaitkan dengan politik, bukan semata-mata soal kewajiban perempuan muslim menutup aurat.

Ahmad Suaedy, Direktur Eksekutif The Wahid Institute dalam sebuah seminar bertajuk "Pancasila dalam Pusaran Globalisasi dan Fundamentalisme", Senin (1/6) mengkritik dorongan PKS itu sebagai kemunduran partai tersebut.

Suaedy mengatakan dorongan PKS tersebut adalah soal tawar-menawar politik bukan hal yang substansial.

Saya sepakat dengan Suaedy. Wacana berjilbab hanya dijadikan tawar-menawar politik, tidak lagi dimaknai secara substansial.

Sama seperti Suaedy saya menyarankan agar istri SBY-Boediyono tidak menurut saja kemauan PKS. Lain cerita kalau memang keduanya, atas dorongan hati nurani sendiri mengenakan jilbab, bukan karena desakan dari luar.

Rakyat berharap agar politisi jangan cuma berkutat pada persoalan simbolik saja, tetapi berpikirlah secara serius nasib ratusan juta rakyat Indonesia bila kalian kelak memegang kekuasaan. Ada banyak persoalan yang menuntut perhatian serius dari pada sekadar perdebatan soal-soal simbolik. ***PET

JK Memang Gesit..

Tagline Jusuf Kalla (JK), lebih cepat lebih baik memang ia buktikan. Tapi tunggu dulu. Ini tidak ada kaitanya dengan masalah rakyat.

Kabarnya JK berencana bertemuManohara Odelia Pinot yang mengaku disiksa suaminya, putra Sultan Kelantan, Malaysia. Kemarin, Minggu(31/5) Manohara berhasil melarikan diri dari cengkraman kekuasaan kerajaan Kelantan. Manohara pun ramai diberitakan media. Bahkan, tidak kalah hebohnya dengan berita-berita politik menjelang pilpres.

Jusuf Kalla bertindak cepat. Hari ini, Senin (1/6) melalu juru bicaranya, Meutia Hafid, JK mengungkapkan keinginannya menemui Manohara. Walaupun masih rencana - belumterlaksana - media pun langsung melahap rencana tersebut. Itulah kehebatan JK. Jeli melihat peluang.

Rakyat tentu berharap agar kegesitan JK ini dia tunjukkan juga dalam soal merespons persoalan rakyat, bila kelak terpilih sebagai presiden.

Bangsa ini memang membutuhkan pemimpin yang bertindak gesit menangani persoalan rakyat. Jumlahnya terlalu banyak karena itu membutuhkan kecepatan dalam mengambil keputusan. ***PET

Jangan Politisasi Simbol Agama Dung...!!!

Politik praktis menganut kredo, halalkan segala cara. Simbol-simbol agama yang sakral pun "dikotorkan" hanya demi meraup kekuasaan.

Itulah yang dipertontonkan dalam salah satu fragmen dari drama pertarungan pilpres 2009 ini. Istri pasangan SBY-Boediyono tidak meggunakan jilbab. Sedangkan, istri JK-WIN memakai jilbab.

Mengenakan jilbab dan tidak mengenakan jilbab sudah menjadi kebiasaan dari masing-masing istri dua pasang kandidat tersebut.

Tapi kenapa mesti dipersoalkan? Jawabannya simpel. Mayoritas pemilih dalam pilpres 8 Juli nanti menganut agama Islam. Karena itu, tim sukses dari pasangan JK-WIN menjadikan kebiasaan mengenakan jilbab dari istri JK dan Wiranto sebagai komoditas politik agar dipilih pemilih Islam. Berjilbab sebagai ekspresi iman direduksi pemaknaannya sebagai marketing politik.

Sebaliknya, kebiasaan tidak berjilbab istri SBY dan Boediono dijadikan senjata untuk memberikan kesan tidak islami bagi keluarga SBY atau pun Boediyono. Tujuannya, tentu agar pemilih Islam tidak bersimpati kepada pasangan SBY-Boediyono.

Rakyat tentu berharap agar isu-isu keagamaan yang sensitif seperti ini jangan masuk ke ranah politik. Selain itu, perdebatan semacam ini hanya membuang-buang waktu dan energi. Sebaiknya, isu neolib dan ekonomi kerakyatan yang juga sudah ramai diperbincangkan terus digelindingkan. Para kanidat dan timnya harus menjelaskan kepada publik bagaimana gagasan tentang dua aliaran ekonomi itu nanti dijabarkan dalam kebijakan konkret. ***PET

Mega-Pro Lain Kali Jangan Telat ya..

Pasangan Megawati-Prabowo, bisa saja dicap tidak menghargai waktu. Tadi pagi, Sabtu,(30/5) saat pengundian nomor urut di KPU, Jl. Imam Bonjol, pasangan yang sempat dituduh kawin paksa ini, telat tujuh menit tiba di KPU.

Keduanya tiba di halaman KPU pukul 09.06 WIB dan memasuki ruangan rapat pleno,sekitar pukul 09.07 WIB. Jadi, molor tujuh menit. Karena, dalam skedul KPU, acara seyogianya dimulai tepat pukul 09.00 WIB.

Tapi rapat pleno tidak bisa dibuka, sebelum pasangan capres/cawapres lengkap. Terpaksa pasangan JK-WIN dan SBY-Boediyono menunggu.

Keterlambatan, meski sudah menjadi habitus di negeri ini, seharusnya jangan ditunjukkan oleh para elit pemimpin kita. Mereka semestinya menunjukkan kedisiplinan waktu, agar bisa menjadi anutan rakyat.

Keterlambatan tiba di tempat upacara sebelumnya juga sudah dipertontonkan pasangan Mega-Pro. Saat deklarasi pasangan ini di TPA Bantar Gebang, keduanya juga telat tiba dilokasi. Padahal, para pendukung mereka sudah menanti-nanti.

Ironisnya lagi, saat acara "Mega-Pro Mendengar Jurnalis" di kediaman Megawati di Teuku Umar, beberapa waktu lalu, acaranya juga molor, karena Ibu Mega telat.

Tidak bermaksud mendiskreditkan pasangan ini, rakyat tentu berharap, agar mereka tidak mengulangi hal ini. Sebab, bisa menjadi kerikil yang menjatuhkan keduanya dalam kompetisi pilpres ini. ***PET

Mega & SBY Belum Akur Niehhh !!!

Setelah lama tak bersua, akhirnya tadi pagi, Sabtu (30/5) di Gedung KPU, Jl Imam Bonjol, Megawati Soekarno Putri dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)bertatap muka.

Mereka "terpaksa" dipertemukan dalam ritual pengundian nomor urut pasangan capres/cawapres yang berlaga pada pilpres, 8 Juli nanti.

Pasangan SBY-Boediyono mendatangi gedung KPU lebih awal mendahului dua pasangan lainnya Jusuf Kalla-Wiranto atau JK-WIN dan Mega-Prabowo.

Para pasangan capres dan cawapres ini tampak bermesrahan,bercipika-cipiki saat bertemu dalam ruangan sidang rapat pleno KPU. Tim sukses pun tak ketinggalan bersalam-salaman.

Ini tentu pemandangan yang elok dimata masyarakat. Para pemimpin bangsa ini memperlihatkan kerukunan walau dalam suasana kompetisi.

Pasangan Mega-Prabowo datang paling akhir, sekitar pukul 09.07 WIB. Telat tujuh menit dari waktu yang ditentukan KPU (kebiasaan buruk pasangan ini,selalu telat).

Kedatangan Mega-Prabowo ini sangat dinanti-nantikan. Pasalanya orang pingin tau bagaimana aksi pagung Mega dan SBY saat bertemu. Sebelumnya, SBY sudah bercipika-cipiki dengan Jusuf Kalla, pasangannya dalam pilpres 2004. Saat pipi keduanya beradu, tampak kilatan kamera fotografer diiringi sorak-sarai dan applause.

Pemandangan yang kontras saat Mega datang. Luka lama rupanya belum terobati. SBY dan Mega tampak hanya bersalaman. Itu pun cuma sesaat. Mega tampaknya tak antusias bersalaman dengan SBY.

Ini tentu tidak elok di mata rakyat. Bangsa ini mengharapkan para pemimpin yang negarawan. Pemimpin yang bisa bermaaf-maafan. Pemimpin yang tidak menaruh dendam satu sama lain karena beda haluan politik. ***PET

Ada nggak Capres/Cawapres yang Menolak Korupsi

SEKARANG ini lagi musim tebar janji. Tentu wajar, ini negara yang secara konstitusi mengantut sistem demokasi. Setiap lima tahun ada suksesi. Dan rakyat diberi kebebasan untuk memilih. Jani-janji yang bertebaran itu adalah jualan agar dipilih rakyat.

Tetapi, dari tiga pasangan capres dan cawapres, belum ada yang dengan tegas memberikan janji memberantas korupsi. Padahal ini persoalan yang nyata-nyata sedang merasuki negara ini.

Barangkali karena mereka tak sanggp menolak korupsi. Karena mereka juga pelakuknya. Wah, kalau ini benar, rusaklah bangsa ini.

Saya cenderung sepakat dengan pandangan ini. Kalau para capres dan cawapres yang sedang bertarung sekarang ini adalah pelaku korupsi. Tanpa bermaksud tidak mengindahkan asas praduga tak bersalah, tetapi saya yakin mereka terlibat aksi korupsi minimal para pendukung, semisal para penyandang dana mereka. Selain itu, karena korupsidi Indonesia seperti kentut. Bauhnya tercim tapi tidak pernah dilihat.

Kalau memang serius memberantas korupsi di Indonesia, mengapa ada gejala KPK dilemahkan? Ada sinyalemen, dugaan keterlibatan Ketua KPK nonaktif, Antasari Azhar dalam pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran, Nasrudin Zulkarnaen, sebagai skenario melemahakan KPK. Karena, ada pejabat yang terganggu dengan kerja KPK selama ini.

Selain itu, soal RUU Tipikor yang pembahasannya masih ngadat di parlemen. Kalau SBY benar-benar punya komitmen memberantas korupsi, mengapa tidak menyuruh Fraksi Demokrat di DPR untuk serius membahas RUU tersebut? Demikian juga dengan Megawati dan Jusuf Kalla.

Jadi, ketiga pasangan capres dan cawapres yang sedang bertarung saat ini tidak bisa diharapkan untuk memberantas korupsi di Indonesia. ***PET

Serius Nggak Sih Memberantas Korupsi

SERIUS nggak sih memberantas korupsi di Indonesia? Pertanyaan ini layak diajukan kepada DPR dan pemerintah. Pasalnya, RUU Pengadilan Tipikor, sebagai payung hukum pengadilan khusus tindak pidana korupsi (tipikor), belum juga disahkan oleh DPR.

Padahal sudah tiga tahun, sejak tahun 2006 Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemerintah dan DPR itu segera membuat UU yang menjadi payung hukum keberadaan pengadilan tipikor, tempat para tersangka korupsi diadili. Tenggat waktu yang diberikan MA sampai 19 Desember 2009.

Banyak kalangan meragukan DPR periode 2004-2009 bisa menuntaskah pembahasan RUU ini hingga masa tugas mereka berakhir pada September 2009. Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang, misalnya tidak yakin DPR bisa menyelesaikan pembahasan RUU tersebut. Menurutnya, memang tidak ada kemauna politik dari DPR untuk menyelesaikan RUU tersebut. Karena ibarat pagar makan tanaman, DPR yang membuat peraturan, tetapi kemudiaan peraturan tersebut akan menjerat mereka.

Memang, selama ini pengadailan tipikor telah terbukti ampuh mengantarkan para pejabat termasuk sejumlah anggota DPR ke bui.

Pemerintah yang bertugas membuat draf RUU tersebut juga dipertanyakan keseriusannya memberantas korupsi. Karena baru bulann Oktober 2008, pemerintah menyerahkan draf tersebut untuk dibahas DPR. Seperti dikatakan anggota Komisi III DPR, Gayus Lumbun, tidak hanya DPR yang salah, pemerintah juga harus dimintai pertanggungjawabannya karena telat menyerahkan draf tersebut.

Rakyat tentu berharap, pemerintah dan DPR jangan main-main dengan RUU ini. Karena korupsi di negara ini sudah marak. Virusnya sudah menggerogot seluruh badan-badan vital negara ini: Legislatif, yudukatif, dan eksekutif.

Pemberantasannya tidak bisa lagi dengan cara biasa melalui lembaga-lembaga penegak hukum yang umum: kepolisian dan kejaksaan. Diperlukan lembaga khusus. Karena itu lahirlah KPK. Keberadaan pengadialan tipikor sangat penting sebagai tindak lanjut dari kerja KPK.

Karena itu, rakyat berharap, pemerintah dan DPR tidak membunuh KPK. ***PET